BERITA ACARA PENYERAHAN KEWENANGAN PELAYANAN PERIZINAN YANG DITANGANI KE BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA, ( BERDASARKAN PERATURANBUPATI KUTAI KARTANEGARA NOMOR 4 TAHUN 2010 TENTANG PENDELEGASIAN SEBAGIAN KEWENANGAN DI BIDANG PELAYANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN KEPADA BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

PDF Pelimpahan Perizinan Yang Ditangani Satuan Kerja Perangkat Daerah Ke Bp2t Kab Kukar

PDF BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU (BP2T) KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA PENGUMUMAN PELAYANAN PERIZINAN IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN (IMB) GEDUNG SARANG BURUNG WALET DAN MENARA TELEKOMUNIKASI, “KHUSUS UNTUK PENGELOLA DAN PENGUSAHAAN SARANG BURUNG WALET DI HABITAT BUATAN HARUS DILENGKAPI DENGAN IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN (IMB) YANG AKAN DIATUR LEBIH LANJUT DIDALAM PERATURAN BUPATI’ UNTUK IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN (IMB) MENARA TELEKOMUNIKASI, BERDASARKAN PERATURAN BUPATI KUTAI KARTANEGARA NOMOR 94 TAHUN 2012 TENTANG MEKANISME PEMBERIAN IZIN OPRASIONAL DAN IZIN MENDIRIKAN BAGUNAN (IMB) MENARA TELEKOMUNIKASI BERSAMA KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA PASAL 9 AYAT (1) HURUF e” PERMOHONAN DAN PENERBITAN IMB MENARA TELEKOMUNIKASI DI DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

PDF Pengumuman Peraturan Bupati Kab Kutai Kartanegara Mengenai Imb Gedung Sarang Burung Walet Dan Menara Te...

BERDASARKAN SURAT PEMBERITAHUAN DARI DINAS PENDAPATAN DAERAH (DISPENDA) KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA ’10 FEBRUAI 2011 NOMOR DPD-323/F/II/2011” KE BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU (BP2T KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA PDF JENIS – JENIS PAJAK DAN RETRIBUSI YANG DIPERBOLEHKAN DIPUNGUT UNTUK KABUPATEN / KOTA SESUAI DENGAN ISI UNDANG – UNDANG NO. 28 TAHUN 2009, PAJAK DAERAH, RETRIBUSI DAERAH, RETRIBUSI JASA USAHA,RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU. “MAKA SEGALA JENIS PUNGUTAN DILUAR YANG TERCANTUM DALAM UNDANG – UNDANG INI TIDAK DIPERBOLEHKAN UNTUK DIPUNGUT.

PDF Jenis Jenis Pajak Dan Retribusi Yang Diperbolehkan Di Pungut Untk Kabupaten Kota Sesuai Uu No 28 Tahun...

PDF BP2T KAB. KUTAI KARTANEGARA Beberapa Atas Nama Permohonan IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN (IMB) Gedung Sarang Burung Walet Untuk Sementara Tidak Dapat Ditindak Lanjuti, MENUNGGU PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK TEKHNIS YANG MENGATUR IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN (IMB) KHUSUS UNTUK PENGELOLAAN DAN PENGUSAHAAN SARANG BURUNG WALET DI HABITAT BUATAN, BERDASARKAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA NOMOR 14 TAHUN 2011, TENTANG IZIN USAHA PENGELOLAAN DAN PENGUSAHAAN SARANG BURUNG WALET DI HABITAT BUATAN. (PASAL 8 AYAT 2 HURUF e) DAN (PASAL 8 AYAT 2 HURUF r) JARAK LOAKSI TEMPAT USAHA UNTUK PENANGKARAN SARANG BURUNG WALET DARI PEMUKIMAN PENDUDUK, PENGELOLA DAN PENGUSAHA SARANG BURUNG WALET DIHABITAT BUATAN HARUS DILENGKAPI DENGAN IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN (IMB)

PDF Beberapa Atas Nama Permohonan Imb Gedung Sarang Burung Walet Untuk Sementara Tidak Dapat Ditindak Lanju...

BP2T KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA "KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 141 TAHUN 2009 TENTANG PEMBATALAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA NOMOR 13 TAHUN 1998 TENTANG RETRIBUSI IZIN MENDIRIKAN BANGUNANKEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 141 TAHUN 2009 TENTANG PEMBATALAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA NOMOR 13 TAHUN 1998 TENTANG RETRIBUSI IZIN MENDIRIKAN BANGUNANKEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 141 TAHUN 2009 TENTANG PEMBATALAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA NOMOR 13 TAHUN 1998 TENTANG RETRIBUSI IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN

PDF Kepmen Nomor 141 Tahun 2009 Tentang Pembatalan Perda Kab Kukar Nomor 13 Tahun 2008 Tentang Retribusi Im...

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA NOMOR 19 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU "IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN IMB' IZIN TEMPAT PENJUALAN MINIMAN BERAKOHOL, IZIN GANGGUAN HO,N IZIN TRAYEK, IZIN USAHA PERIKANAN BP2T KAB KUTAI KARTANEGARA

Perda Kab Kukar Nomor 19 Tahun 2011 Tentang Retribusi Perizinan Tertentu Imb Izin Tempat Penjualan Minuman...

Peraturan Bubpati Kutai Kartanegara No 4 Thn 2010 Tentang Pendelegasian Sebagian Kewenangan Di Bidang Pelayanan Perizinan Dan Non Perizinan Kepada Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Bp2t Kabupaten Kutai Kartanegara

Perbub No 4 Thn 2010 Ttg Pndlgasian Sebagian Kewenangan Di Bid Pelayanan Dan Perizinan Kepd Bp2t Kab Kukar

STAF SEKSI USAHA PERINDUSTRIAN, KASI E – GOVERNMENT ‘DISKOMINFO, KASI LINGKUNGAN SEHAT DAN PGM ‘DINKES’, KASI TEKNOLOGI&PENGAWASAN MUTU HASIL IKAN, KASUBAG INDUSTRI DAN PERDAGANGAN, STAF PNFI DINAS PENDIDIKAN ‘KOORDINATOR PKBM,LEMBAGA KURSUS,PELATIHAN/LPK, KEPALA SEKSI BANGUNAN GEDUNG, KEPALA SEKSI PENGENDALIAN RUANG, STAF BIDANG PEMUKIMAN DAN PERUMAHAN “DINAS CIPTA KARYA N DAN TATA RUANG, KASUBAG PENATAAN DAN PENETAPAN TANAH, BIDANG PERKEBUNAN, PERIZINAN WALET,BID. IUIPHHK INDUSTRI, BID. NPK/ KAWASAN HUTAN “DINAS PERKEBUNAN & KEHUTANAN,STAF SEKSI AKOMODASI & USAHA JASA PARIWISATA, STAF SEKSI USAHA DAN PENDAFTARAN SIUP – TDP, STAF SEKSI ANGKUTAN PERHUBUNGAN DARAT, KEPALA BAGIAN ADMINISTRASI SUMBERDAYA ALAM, “BP2T KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA” 2013

Nama Tim Tekhnis Skpd Kabupaten Kutai Kartanegara Yg Berkaitan Permasalahan Izin Penunjukan Pejabat Struktu...

KEPUTUSAN BUPATI KUTAI KARTANEGARA NOMOR 584 / SK-Bup / HK / 2012 TENTANG TIM PENILAI PERMOHONAN IZIN USAHA PENGELOLAAN DAN PENGUSAHAAN SARANG BURUNG WALET PENGARAH SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA KETUA ASSISTEN PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA WAKIL KETUA ASSISTEN UMUM SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA ANGGOTA ADA 12 SKPD KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

PDF Tentang Tim Penilai Permohonan Izin Usaha Pengelolaan Dan Pengusahaan Sarang Burung Walet

PENGENAAN RETRIBUSI TERHADAP BANGUNAN MILIK PEMERINTAH TIDAK DIKENAKAN RETRIBUSI, “PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 32 TAHUN 2010 TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN, “PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA NOMOR 19 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU.

Pengenaan Retribusi Terhadap Bangunan Milik Pemerintah Tidak Dikenakan Retribusi Peraturan Menteri Dalam Ne...

PETARURAN BUPATI KUTAI KARTANEGARA NOMOR 6 TAHUN 2011 TENTANG PELIMPAHAN SEBAGIAN WEWENANG BUPATI KEPADA CAMAT. CAMAT MEMBERI REKOMENDASI KEPADA PEMOHON, APA BILA PROSES PERIZINAN / NON PERIZINAN MERUPAKAN KEWENANGNAN INTANSI INDUK KABUPATEN. PEDOMAN DALAM PELAKSANAAN PELIMPAHAN SEBAGIAN KEWENANGAN BUPATI KEPADA CAMAT DIWILAYAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

Perbub No 06 Tahun 2011 Tentang Pelimpahan Sebagian Wewenang Bupati Kepada Camat