Selasa, 02 Juli 2013
PDF INDEK KEPUASAN MASYARAKAT , CARA PENGISIAN PELAYANAN YANG ANDA DPTKAN PD INSTITUSI PELAYANAN PUBLIK , TQM , ISO , ALIR SOP , SESUAI DENGAN UNDANG-UNDANG. INSTANSI PENYELENGGARA PELAYANAN PEMERINTAH, TUJUAN SURVE I UNTUK MEMPEROLEH GAMBARAN SECARA OBYEKTIF MENGENAI KEPUASAN MASYARAKAT TERHADAP PELAYANAN PUBLIK, SURVEI INI TIDAK ADA HUBUNGANNYA DENGAN PAJAK ATAUPUN POLITIK. INSTANSI PENYELENGGARA PELAYANAN PEMERINTAH, DEP / LPND / PROV / KAB / KOTA / BUMN / BUMD. KEPUASAN MASYARAKAT TERHADAP PELAYANAN PUBLIK , BIDANG , UNIT PELAYANAN , ALAMAT , TELEPON / FAX . DATA RESPONDEN IKM : UMUR , JENIS KELAMIN , PENDIDIKAN TERAKHIR , PEKERJAAN UTAMA
Pengembangan Pelayanan Perima 2008 Pim Tingkat III Dan Modul Diklat Prajab Golongan III 2011 KARAKTERISTIK SEKTOR PELAYANAN PUBLIK "SESUAI DENGAN KEBUTUHAN MASYARAKAT & KETENTUAN PERUNDANG - UNDANGAN" KARAKTERISTIK PELAYANAN PUBLIK "MENJADI SASARAN ISU POLITIK, SANGAT SULIT MENCEGAH PENGARUH NILAI - NILAI & KEPENTINGAN PARA BIROKRAT, SEBURUK APAPUN KINERJANNYA, PELAYANAN PEMERINTAH TIDAK MENGENAL ISTILAH BANGKRUT KARAKTERISTIK SEKTOR PELAYANAN SWASTA “TERPOKUS PADA PEMEGANG SAHAM & MANAJEMEN , TUJUAN MENCARI KEUNTUNGAN TIDAK TERLALU TERKAIT DENGAN ISU POLITIK PENYELESAIAN PENGADUAN MASYARAKAT OLEH LEMBAGA NEGARA YG MEMPUNYAI KEWENANGAN MENGAWASI PENYELENGGARAAN PELAYANAN PUBLIK ADALAH OMBUDSEMAN “baik yang dilaksanakan oleh penyelenggara Negara dan pemerintahan termasuk yang diselenggarakan badan usaha milik Negara , badan usaha milik daerah , dan badan hukum milik Negara serta badan swasta , maupun perseorangan yang diberi tugas menyelenggarakan pelayanan publik tertentu yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari APBN / APBD. Menurut Undang – Undang nomor 25 tahun 2009 , Tentang Pelayanan Publik. BEBERAPA ETOS KERJA PROFESIONAL
Minggu, 23 Juni 2013
“ FORMULIR PENDAFTARAN WAJIB PAJAK / RETRIBUSI BADAN ; “CV, PT , YAYASAN dll.. "PEMERINTAH KABUPATEN KUTAIKARTANEGARA "SURAT PEMBERITAHUAN (SPT) UNTUK WAJIB PAJAK RETRIBUSI DAERAH " ATAU JENIS PAJAK LAINNYA “IMB / HO TERUTAMA BUAT SARANA PESARANA PENUNJANG PERUSAHAAN PERKEBUNAN KELAPA SAWIT DAN PERTAMBANGAN BATU BARA; "WAJIB RETRIBUSI JASA UMUM ; "WAJIB RETRIBUSI JASA USAHA ; " WAJIB RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU , SESUAI DENGAN UU NOMOR 28 TAHUN 2009 RINCIAN JENIS PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH YANG DIPERBOLEHKAN DIPUNGUT UNTUK KABUPATEN / KOTA.
PEMERINTAH KABUPATEN KUTAIKARTANEGARA "SURAT PEMBERITAHUAN (SPT) UNTUK WAJIB PAJAK RETRIBUSI DAERAH " IMB RUKO ATAU JENIS PAJAK LAINNYA "WAJIB RETRIBUSI JASA UMUM ; "WAJIB RETRIBUSI JASA USAHA ; " WAJIB RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU , SESUAI DENGAN UU NOMOR 28 TAHUN 2009 RINCIAN JENIS PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH YANG DIPERBOLEHKAN DIPUNGUT UNTUK KABUPATEN / KOTA PEMERINTAH KABUPATEN KUTAIKARTANEGARA "SURAT PEMBERITAHUAN (SPT) UNTUK WAJIB PAJAK RETRIBUSI DAERAH ; “ FORMULIR PENDAFTARAN WAJIB PAJAK / RETRIBUSI PRIBADI ; “ YG KAMI HARAPKAN KERJASAMANYA KEPADA PEMOHON IZIN YANG WAJIB PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA ; DALAM PENGISIAN FORMULIR PENDAFTARAN WAJIB PAJAK / RETRIBUSI MAUPUN SPT WAJIB PAJAK ; “YANG PERTAMA DIPERHATIKAN ADALAH TANDA TANGAN PEMOHON SESUAI DENGAN KTP (KARTU TANDA PENDUDUK) ; UNTUK DAFTAR ISIAN YANG LAIN BISA KAMI BANTU ; UNTUK PENGISIANNYA; “BERTUJUAN PERCEPATAN PEMPROSESAN IZIN YANG DI TANGANI BP2T “BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU” KE DISPENDA “DINAS PENDAPATAN DAERAH”
Rabu, 12 Juni 2013
Institusi Pemerintah yang menghasilkan Pendapatan Asli Daerah ( PAD ) dari jenis – jenis Pajak dan Retribusi yang diperbolehkan di Pungut untuk Daerah Kabupaten/kota sesuai dengan isi Undang –Undang No 28 tahun 2009, "ada Bonus/insentif (reward) atau semacam ; Hadiah adalah Alat Pendorong Atau Motivator " bagi yang melakukan kesalahan atau pelanggaran yang sengaja dilakukan terhadap aturan – aturan yang telah ditetapkan (hukuman atau punishment) bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah ( SKPD ) Penghasil Pendapatan Asli Daerah ( PAD ) ;
Langganan:
Postingan (Atom)