Selasa, 02 Juli 2013
PDF INDEK KEPUASAN MASYARAKAT , CARA PENGISIAN PELAYANAN YANG ANDA DPTKAN PD INSTITUSI PELAYANAN PUBLIK , TQM , ISO , ALIR SOP , SESUAI DENGAN UNDANG-UNDANG. INSTANSI PENYELENGGARA PELAYANAN PEMERINTAH, TUJUAN SURVE I UNTUK MEMPEROLEH GAMBARAN SECARA OBYEKTIF MENGENAI KEPUASAN MASYARAKAT TERHADAP PELAYANAN PUBLIK, SURVEI INI TIDAK ADA HUBUNGANNYA DENGAN PAJAK ATAUPUN POLITIK. INSTANSI PENYELENGGARA PELAYANAN PEMERINTAH, DEP / LPND / PROV / KAB / KOTA / BUMN / BUMD. KEPUASAN MASYARAKAT TERHADAP PELAYANAN PUBLIK , BIDANG , UNIT PELAYANAN , ALAMAT , TELEPON / FAX . DATA RESPONDEN IKM : UMUR , JENIS KELAMIN , PENDIDIKAN TERAKHIR , PEKERJAAN UTAMA
Pengembangan Pelayanan Perima 2008 Pim Tingkat III Dan Modul Diklat Prajab Golongan III 2011 KARAKTERISTIK SEKTOR PELAYANAN PUBLIK "SESUAI DENGAN KEBUTUHAN MASYARAKAT & KETENTUAN PERUNDANG - UNDANGAN" KARAKTERISTIK PELAYANAN PUBLIK "MENJADI SASARAN ISU POLITIK, SANGAT SULIT MENCEGAH PENGARUH NILAI - NILAI & KEPENTINGAN PARA BIROKRAT, SEBURUK APAPUN KINERJANNYA, PELAYANAN PEMERINTAH TIDAK MENGENAL ISTILAH BANGKRUT KARAKTERISTIK SEKTOR PELAYANAN SWASTA “TERPOKUS PADA PEMEGANG SAHAM & MANAJEMEN , TUJUAN MENCARI KEUNTUNGAN TIDAK TERLALU TERKAIT DENGAN ISU POLITIK PENYELESAIAN PENGADUAN MASYARAKAT OLEH LEMBAGA NEGARA YG MEMPUNYAI KEWENANGAN MENGAWASI PENYELENGGARAAN PELAYANAN PUBLIK ADALAH OMBUDSEMAN “baik yang dilaksanakan oleh penyelenggara Negara dan pemerintahan termasuk yang diselenggarakan badan usaha milik Negara , badan usaha milik daerah , dan badan hukum milik Negara serta badan swasta , maupun perseorangan yang diberi tugas menyelenggarakan pelayanan publik tertentu yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari APBN / APBD. Menurut Undang – Undang nomor 25 tahun 2009 , Tentang Pelayanan Publik. BEBERAPA ETOS KERJA PROFESIONAL
Minggu, 23 Juni 2013
“ FORMULIR PENDAFTARAN WAJIB PAJAK / RETRIBUSI BADAN ; “CV, PT , YAYASAN dll.. "PEMERINTAH KABUPATEN KUTAIKARTANEGARA "SURAT PEMBERITAHUAN (SPT) UNTUK WAJIB PAJAK RETRIBUSI DAERAH " ATAU JENIS PAJAK LAINNYA “IMB / HO TERUTAMA BUAT SARANA PESARANA PENUNJANG PERUSAHAAN PERKEBUNAN KELAPA SAWIT DAN PERTAMBANGAN BATU BARA; "WAJIB RETRIBUSI JASA UMUM ; "WAJIB RETRIBUSI JASA USAHA ; " WAJIB RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU , SESUAI DENGAN UU NOMOR 28 TAHUN 2009 RINCIAN JENIS PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH YANG DIPERBOLEHKAN DIPUNGUT UNTUK KABUPATEN / KOTA.
PEMERINTAH KABUPATEN KUTAIKARTANEGARA "SURAT PEMBERITAHUAN (SPT) UNTUK WAJIB PAJAK RETRIBUSI DAERAH " IMB RUKO ATAU JENIS PAJAK LAINNYA "WAJIB RETRIBUSI JASA UMUM ; "WAJIB RETRIBUSI JASA USAHA ; " WAJIB RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU , SESUAI DENGAN UU NOMOR 28 TAHUN 2009 RINCIAN JENIS PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH YANG DIPERBOLEHKAN DIPUNGUT UNTUK KABUPATEN / KOTA PEMERINTAH KABUPATEN KUTAIKARTANEGARA "SURAT PEMBERITAHUAN (SPT) UNTUK WAJIB PAJAK RETRIBUSI DAERAH ; “ FORMULIR PENDAFTARAN WAJIB PAJAK / RETRIBUSI PRIBADI ; “ YG KAMI HARAPKAN KERJASAMANYA KEPADA PEMOHON IZIN YANG WAJIB PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA ; DALAM PENGISIAN FORMULIR PENDAFTARAN WAJIB PAJAK / RETRIBUSI MAUPUN SPT WAJIB PAJAK ; “YANG PERTAMA DIPERHATIKAN ADALAH TANDA TANGAN PEMOHON SESUAI DENGAN KTP (KARTU TANDA PENDUDUK) ; UNTUK DAFTAR ISIAN YANG LAIN BISA KAMI BANTU ; UNTUK PENGISIANNYA; “BERTUJUAN PERCEPATAN PEMPROSESAN IZIN YANG DI TANGANI BP2T “BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU” KE DISPENDA “DINAS PENDAPATAN DAERAH”
Rabu, 12 Juni 2013
Institusi Pemerintah yang menghasilkan Pendapatan Asli Daerah ( PAD ) dari jenis – jenis Pajak dan Retribusi yang diperbolehkan di Pungut untuk Daerah Kabupaten/kota sesuai dengan isi Undang –Undang No 28 tahun 2009, "ada Bonus/insentif (reward) atau semacam ; Hadiah adalah Alat Pendorong Atau Motivator " bagi yang melakukan kesalahan atau pelanggaran yang sengaja dilakukan terhadap aturan – aturan yang telah ditetapkan (hukuman atau punishment) bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah ( SKPD ) Penghasil Pendapatan Asli Daerah ( PAD ) ;
Senin, 03 Juni 2013
BP2T KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA PDF IZIN PELABUHAN KHUSUS,IZIN IMB CONVEYOR DAPAT DI PROSES LEWAT PERSETUJUAN ADVIS TEKHNIS SKPD TERKAIT. ''BLHD KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA ; DINAS PERHUBUNGAN PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TERKAIT CONVEYOR BATU BARA YANG DIBANGUN MELINTASI JALAN PROVINSI ; BINA MARGA PROVINSI KALIMANTAN TIMUR ; DINAS PERTAMBANGAN & ENERGI KAB KUKAR ; DINAS CIPTA KARYA & TATA RUANG TERKAIT KONTRUKSI BANGUNAN CONVEYOR BATU BARA PT. ALAMJAYA BARAPRATAMA
BP2T KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA Pemberitahuan Surat Izin Pemasangan Reklame Belum Bisa Diperoses Terkendala Tata Ruang Tempat Pemasangan Reklame Di Kabupaten Kutaikartanegara ; MASIH MENUNGGU PERATURAN BUPATI KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA. "BEBERAPA ATAS NAMA PEMOHON REKLAME UNTUK SEMENTARA SURAT IZIN PEMASANGAN REKLAME TETAP / PERMANEN BELUM BISA DIPROSES ATAU DIKELUARKAN
Minggu, 02 Juni 2013
FORMULIR SURAT KUASA PENGURUSAN IZIN GANGGUAN / HO ; FORMULIR PERMOHONAN IZIN GANGUAN / HO YANG DIKUASAKAN ; SURAT PERNYATAAN TIDAK MEMBUANG LIMBAH SEMBARANGAN ; DAFTAR MESIN-MESIN YANG DIGUNAKAN ; Perusahaan yang akan kami dirikan/perluas/tambah mesin-mesin tidak akan menimbulkan GANGGUAN dan PENCEMARAN LINGKUNGAN ;
FORMULIR IZIN GANGUAN / HIDER ORDONANTIE (HO) BP2T KAB KUTAI KARTANEGARA Perusahaan yang akan kami dirikan/perluas/tambah mesin-mesin tidak akan menimbulkan GANGGUAN dan PENCEMARAN LINGKUNGAN ; kami bersedia dan bertanggung jawab untuk mengganti semua kerugian yang diakibatkan oleh dampak yang timbul dari kegiatan usaha kami serta sanggup untuk menutup/ditutup dan dihentikan segala kegiatan perusahaan serta semua izin yang dikeluarkan dapat dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.
Kamis, 30 Mei 2013
BERITA ACARA PENYERAHAN KEWENANGAN PELAYANAN PERIZINAN YANG DITANGANI KE BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA, ( BERDASARKAN PERATURANBUPATI KUTAI KARTANEGARA NOMOR 4 TAHUN 2010 TENTANG PENDELEGASIAN SEBAGIAN KEWENANGAN DI BIDANG PELAYANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN KEPADA BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
PDF BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU (BP2T) KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA PENGUMUMAN PELAYANAN PERIZINAN IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN (IMB) GEDUNG SARANG BURUNG WALET DAN MENARA TELEKOMUNIKASI, “KHUSUS UNTUK PENGELOLA DAN PENGUSAHAAN SARANG BURUNG WALET DI HABITAT BUATAN HARUS DILENGKAPI DENGAN IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN (IMB) YANG AKAN DIATUR LEBIH LANJUT DIDALAM PERATURAN BUPATI’ UNTUK IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN (IMB) MENARA TELEKOMUNIKASI, BERDASARKAN PERATURAN BUPATI KUTAI KARTANEGARA NOMOR 94 TAHUN 2012 TENTANG MEKANISME PEMBERIAN IZIN OPRASIONAL DAN IZIN MENDIRIKAN BAGUNAN (IMB) MENARA TELEKOMUNIKASI BERSAMA KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA PASAL 9 AYAT (1) HURUF e” PERMOHONAN DAN PENERBITAN IMB MENARA TELEKOMUNIKASI DI DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
BERDASARKAN SURAT PEMBERITAHUAN DARI DINAS PENDAPATAN DAERAH (DISPENDA) KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA ’10 FEBRUAI 2011 NOMOR DPD-323/F/II/2011” KE BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU (BP2T KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA PDF JENIS – JENIS PAJAK DAN RETRIBUSI YANG DIPERBOLEHKAN DIPUNGUT UNTUK KABUPATEN / KOTA SESUAI DENGAN ISI UNDANG – UNDANG NO. 28 TAHUN 2009, PAJAK DAERAH, RETRIBUSI DAERAH, RETRIBUSI JASA USAHA,RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU. “MAKA SEGALA JENIS PUNGUTAN DILUAR YANG TERCANTUM DALAM UNDANG – UNDANG INI TIDAK DIPERBOLEHKAN UNTUK DIPUNGUT.
PDF BP2T KAB. KUTAI KARTANEGARA Beberapa Atas Nama Permohonan IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN (IMB) Gedung Sarang Burung Walet Untuk Sementara Tidak Dapat Ditindak Lanjuti, MENUNGGU PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK TEKHNIS YANG MENGATUR IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN (IMB) KHUSUS UNTUK PENGELOLAAN DAN PENGUSAHAAN SARANG BURUNG WALET DI HABITAT BUATAN, BERDASARKAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA NOMOR 14 TAHUN 2011, TENTANG IZIN USAHA PENGELOLAAN DAN PENGUSAHAAN SARANG BURUNG WALET DI HABITAT BUATAN. (PASAL 8 AYAT 2 HURUF e) DAN (PASAL 8 AYAT 2 HURUF r) JARAK LOAKSI TEMPAT USAHA UNTUK PENANGKARAN SARANG BURUNG WALET DARI PEMUKIMAN PENDUDUK, PENGELOLA DAN PENGUSAHA SARANG BURUNG WALET DIHABITAT BUATAN HARUS DILENGKAPI DENGAN IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN (IMB)
BP2T KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA "KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 141 TAHUN 2009 TENTANG PEMBATALAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA NOMOR 13 TAHUN 1998 TENTANG RETRIBUSI IZIN MENDIRIKAN BANGUNANKEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 141 TAHUN 2009 TENTANG PEMBATALAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA NOMOR 13 TAHUN 1998 TENTANG RETRIBUSI IZIN MENDIRIKAN BANGUNANKEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 141 TAHUN 2009 TENTANG PEMBATALAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA NOMOR 13 TAHUN 1998 TENTANG RETRIBUSI IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN
Selasa, 28 Mei 2013
Senin, 27 Mei 2013
STAF SEKSI USAHA PERINDUSTRIAN, KASI E – GOVERNMENT ‘DISKOMINFO, KASI LINGKUNGAN SEHAT DAN PGM ‘DINKES’, KASI TEKNOLOGI&PENGAWASAN MUTU HASIL IKAN, KASUBAG INDUSTRI DAN PERDAGANGAN, STAF PNFI DINAS PENDIDIKAN ‘KOORDINATOR PKBM,LEMBAGA KURSUS,PELATIHAN/LPK, KEPALA SEKSI BANGUNAN GEDUNG, KEPALA SEKSI PENGENDALIAN RUANG, STAF BIDANG PEMUKIMAN DAN PERUMAHAN “DINAS CIPTA KARYA N DAN TATA RUANG, KASUBAG PENATAAN DAN PENETAPAN TANAH, BIDANG PERKEBUNAN, PERIZINAN WALET,BID. IUIPHHK INDUSTRI, BID. NPK/ KAWASAN HUTAN “DINAS PERKEBUNAN & KEHUTANAN,STAF SEKSI AKOMODASI & USAHA JASA PARIWISATA, STAF SEKSI USAHA DAN PENDAFTARAN SIUP – TDP, STAF SEKSI ANGKUTAN PERHUBUNGAN DARAT, KEPALA BAGIAN ADMINISTRASI SUMBERDAYA ALAM, “BP2T KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA” 2013
Selasa, 21 Mei 2013
KEPUTUSAN BUPATI KUTAI KARTANEGARA NOMOR 584 / SK-Bup / HK / 2012 TENTANG TIM PENILAI PERMOHONAN IZIN USAHA PENGELOLAAN DAN PENGUSAHAAN SARANG BURUNG WALET PENGARAH SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA KETUA ASSISTEN PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA WAKIL KETUA ASSISTEN UMUM SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA ANGGOTA ADA 12 SKPD KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
PETARURAN BUPATI KUTAI KARTANEGARA NOMOR 6 TAHUN 2011 TENTANG PELIMPAHAN SEBAGIAN WEWENANG BUPATI KEPADA CAMAT. CAMAT MEMBERI REKOMENDASI KEPADA PEMOHON, APA BILA PROSES PERIZINAN / NON PERIZINAN MERUPAKAN KEWENANGNAN INTANSI INDUK KABUPATEN. PEDOMAN DALAM PELAKSANAAN PELIMPAHAN SEBAGIAN KEWENANGAN BUPATI KEPADA CAMAT DIWILAYAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
Minggu, 14 April 2013
Selasa, 05 Maret 2013
Selasa, 12 Februari 2013
Senin, 11 Februari 2013
Rabu, 02 Januari 2013
SARANA PESARANA PENUNJANG PERKEBUNAN KALAPA SAWIT IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN (IMB) BP2T KAB. KUTAI KARTANEGARA
 | ||
| IZIN MENDIRIKAN BANGUANAN (IMB) |
 |
| IZIN MENDIRIKAN BANGUANAN (IMB) |
Langganan:
Postingan (Atom)